Oleh : Made Nariana
SATU istilah diperkenalkan Pejabat (Pj) Gubernur Bali Sang Mahendra Jaya kepada masyarakat. Istilah itu sebetulnya bukan hal baru. Namun sudah ada berabad-abad, hanya Kembali dipakai motivasi bagaimana semua pihak supaya bangkit bergotong royong (ngrombo) ikut mensukseskan sebuah program pemerintah Bali.
Semangat “ngrombo” boleh jadi pudar di beberapa tempat karena kemajuan teknologi informasi. Di setiap rumah tangga saja sebagai contoh kecil. Satu keluarga jarang ngobrol bareng usai makan malam. Begitu juga sesama teman. Lho apa pasal?
Hanphone (HP) menjadi kambing hitam. Kini HP menjajah budaya masyarakat dan pikiran setiap orang. Cucu saya umur tiga tahun, sudah tidak boleh diajak bercanda. Ia asyik dengan HP – pemberian orangtuanya, supaya tidak cerewet. Budaya serupa menular dalam rumah tangga, tempeken, anggota banjar dan seterusnya.
Dalam rapat banjar, sang Klian sibuk memberikan pengarahan. Semetara anggota banjar juga asyik main HP, main washtap (WA) atau lihat tiktok. Hal sejenis ini terjadi dari anak-anak, rumah tangga, sampai komunitas lebih besar. Konon, baru bangun yang pertama diraih adalah HP, bukan sapu untuk membersihkan tempat tidur!
Keberadaan IT dan turunannya, membawa kemanfaatan bagi ilmu pengetahuan, tetapi ia juga membawa kemudaratan bagi kehidupan manusia.
Di tengah kondisi seperti ini, Pj Gubernur Bali Mahendra Jaya, yang jendral polisi (pur) – mengajak kita “ngrombo” (gotong royong).
Ajakan tersebut patut kita perhatikan. Apalagi ada sejumlah program yang patut dituntaskan demi kesejahteraan masyarakat Bali ke depan. Bahasa lokal, “ngrombo”, pasti terkait dengan kearifan lokal yang harus dihargai bersama.
Menjelang pemilu, kalangan birokrasi sering diduga (dalam dugaan lho) – memiliki kebingungan jiwa. Mereka banyak berdiri di dua kaki (kalau tidak di banyak kaki) – terhadap beberapa calon pemimpin mereka.
Tujuannya hanya mencari selamat. Fisik di sini, namun jiwanya bisa di mana-mana. Konon politik birokrasi harus netral, tetapi setiap pribadi tetap punya pilihan-pilihan politik, demi menyelamatkan posisi.
Namun bagi saya, siapa pun kini menjadi pemimpin sapatutnya diberikan dukungan penuh tanpa ampun. Mereka kalangan birokrasilah, yang pertama satu semangat, satu jiwa dan satu tindakan “ngrombo” terhadap apa yang diinginkan Pj. Gubernur Bali.
Waktu Pj. Gubernur tidak lama. Hanya 1,5 tahun. Tetapi yang bersangkutan memiliki keinginan menuntaskan sebuah program yang sebelumnya, belum dapat selesai.
Ketika serah terima jabatan antara Gubernur Wayan Koster kepada Pj. Gubernur Bali Mahendra Jaya, Mendagri sudah tegas mengatakan, Pj Gubernur supaya melanjutkan program Koster yang mungkin masih belum dituntaskan selama 5 tahun.
Pj. Gubernur tidak diperkenankan membuat kebijakan baru, sebab program Wayan Koster selama periode 2018-2013 dianggap sudah baik.
Tetapi, boleh jadi, ada pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) – jaman Pak Koster jengkel dengan Gubernur Koster. Soalnya mereka diberikan target-target terukur yang selalu dikontrol. Bahkan dimarahi, jika mereka dianggap tidak becus. Saat Koster menjadi Gubernur, ia menilai aparatnya dengan angka-angka seperti anak sekolah. Hanya beberapa instansi dapat nilai 8-9. Sisanya di bawah 7. Bahkan ada juga dinilai 6. Cara seperti ini sesungguhnya baik-baik saja. Namun, mungkin ada juga ia tidak terima. Dan kecewa.
Nah, kini Pj. Gubernur kita Jendral Polisi. Disiplinnya pasti tidak ketulungan. Kalau dalam “ngrombo” ini juga ada aparat yang tidak becus, tidak mau bekerja cepat dan terukur, patut mendapat peringatan yang memadai. OPD wajar memberikan contoh kongkrit bekerja keras, cepat, lugas, dan iklas.
Ajakan Pj. Gubernur Bali untuk “ngrombo” sebuah program yang perlu diselesaikan, tidak hanya berlaku ke dalam, namun ingin juga mengajak eksponen dari kalangan instansi vertical lain. Termasuk mengajak kekuatan di masyarakat, seperti LSM, wartawan, banjar, desa, kecamatan dan Bupati seluruh Bali.
Jika kekuatan tersebut dapat digerakkan dengan semangat baru, saya yakin apa yang diinginkan Pj. Gubernur akan sukses dengan sendirinya. Astungkara. (*)
