Denpasar – Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) yang berlangsung di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (25/6) pagi diharapkan dapat memotivasi kinerja kinerja Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kanupaten/Kota. “Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam mengukur kinerja tata Kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta dalam mengukur kepemimpinan Kepala Daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra saat membuka acara tersebut.
Menurutnya, pelaksanaan kegiatan ini sangat penting untuk mengetahui satu ukuran kuantitatif objektif tentang kepemimpinan kepala daerah serta pengelolaan keuangan daerah. Karena, melalui indeks yang terukur ini, menurutnya penyelenggara pemerintahan mempunyai ukuran yang ideal dalam melaksanakan program inovasi. “Penyelenggaraan program kita menjadi terukur. Yang sudah terukur dengan baik tentu bisa kita tingkatkan lagi, sementara yang kurang bisa kita evaluasi dan perbaiki,” bebernya dalam acara yang turut juga dihadiri oleh Sekda Kabupaten/Kota seluruh Bali.
Untuk menjalankan IPKD dan IKKD dengan baik, tentu saja melibatkan banyak pihak yang benar-benar sudah memahami parameter dan indicator setiap inovasi tersebut. “Untuk itu kita berkumpul di sini dan mendengarkan penjelasan dengan sebaik-baiknya. Agar mengetahui parameter dua program itu dengan baik,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dewa Indra juga berharap para peserta FGD bisa memahami penjelasan narasumber dengan baik, sehingga bisa mencapai proses pengukuran yang objektif tersebut.
Selain itu, terkait Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah, ia menginstruksikan Badan Litbang Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota membantu pengumpulan data dan informasi untuk pengukuran dan penilaian IKKD Gubernur, bupati/Walikota. Sekda Dewa Indra juga berharap, melalui usaha kita bersama, Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Bali mendapat peringkat terbaik.
Sementara sebelumnya Badan Riset dan Inovasi (BaRi) Pemprov Bali I Made Gunaja mengatakan sosialisasi ini dinilai penting dan strategis sesuai dengan amanat dari Permendagri Nomor 19/2020 yang mengatur tentang IPKD dan Permendagri Nomor 38/2020 tentang IKKD. Ia juga melanjutkan dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 3 ayat 2 menyebutkan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali melakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) kabupaten/kota dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah pada Pasal 5 ayat (2) menyebutkan Badan Litbang Daerah Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi penelitian dan pengembangan di Provinsi membantu pengumpulan data dan informasi untuk pengukuran dan penilaian Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) Gubernur.
Acara pada pagi itu menghadirkan dua narasumber, yaitu Dr.Drs.A. Fatoni, M.Si, Kepala Badan Peneltian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri RI dan Dr.Sumule, Tumbo, M.Si, Kepala Pusat Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri RI.
