Oleh : Made Nariana
BELAKANGAN, berbagai komponen masyarakat dan pemerintah sibuk dan disibukkan dengan ulah sejumlah oknum turis. Mereka banyak melakukan pelanggaran, baik pelanggaran hukum, etika dan budaya.
Kini sejumlah turis sudah berani melawan. Bahkan menantang. Mereka memiliki argumentasi, jika dicegat petugas di jalan, atau di suatu tempat pelanggaran.
Karena dianggap semakin serius, Gubernur Bali membentuk Satgas terpadu teridiri dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat. Mereka diharapkan akan dapat melakukan penertiban. Kalau salah, polisi dapat mempidanakan bersama jajaran penegak hukum lain. Jika melanggar peraturan Imigrasi, pihak Imigrasi dapat mendeportasi mereka ke negara asal turis tersebut.
Selama ini, masyarakat dunia memiliki kesan, bahwa di dunia Barat warga negaranya sangat tertib. Mereka dikenal taat hukum. Takut dengan penegak hukum, baik di jalan maupun di tempat lain.
Tetapi kenapa begitu mereka nuris ke negara lain, termasuk Indonesia ada sejumlah dari yang datang dianggap “nakal”? Ada yang overstay (melebihi waktu tinggal), melakukan bisnis, padahal visanya nuris, melanggar adat dan budaya. Padahal orang Barat ke Bali justru ingin mengetahui budaya dan adat istiadat masyarakat kita.
Saya mencatat, sejumlah kelemahan dalam kondisi ini. Apa kesalahan ada di pihak kita, atau di pihak WNA (Warga Negara Asing)? Perlu pengkajian. Kalau demikian halnya, kita semua perlu instrospeksi.
Sejumlah masalah barangkali perlu dicatat. Pertama; memang banyak ada pelanggaran lalu lintas di kalangan WNA seperti mengendarai sepeda motor tanpa helm. Namun konon mereka berargumen, “Lho kenapa warga negara anda juga banyak yang melanggar tanpa helm namun dibiarkan?”. Pihak polisi tentu sulit menjelaskan kalau benar hal demikian terjadi.
Belum lagi, masih ada budaya damai di jalanan. Kalau budaya damai itu “senang sama senang, tentu persoalan selesai. Sekalipun penegakkan hukum tidak dijalankan. Namun pernah ada kejadian sang pelanggar seperti dipaksa untuk melakukan sesuatu yang melanggar untuk menebus pelanggaran yang dilakukan.
Kedua; untuk melakukan penertiban WNA, Sumber Daya Manusia Bali juga patut ditingkatkan. Pasalnya sering terjadi salah paham karena faktor Bahasa. Terjadilah pertengkaran, sampai viral sedunia karena peranan media sosial. SDM Bali harus maksimal di semua lini kehidupan pariwisata.
Ketiga; bagaimana pun hukum harus ditegakkan seadil-adilnya baik kepada masyarakat kita sendiri maupun WNA. Jangan ada yang sudah diketahui melakukan bisnis padahal mereka sebagai turis, namun dibiarkan begitu saja. WNA sudah jelas melanggar overstay, namun dapat berdamai dengan mereka yang harus menegakkan hukum.
Penertiban perlu dilakukan ke dalam dan ke luar. Bagitu turis menginjakkan kaki di Bandara dan Pelabuhan, aparat di wilayah itu sebagai garis terdepan sudah tegas melaksanakan tugas sesuai aturan. Kalau sejak awal WNA sudah diajak berdamai-damai, kesalahan serupa akan dilakukan dalam perjalanan selanjutnya.
Saya yakin, sebagian dari WNA belajar mengenai budaya kita. Belajar mengenai kebiasaan aparat dan masyarakat kita. Mereka juga pasti membaca, bagaimana negeri kita menegakkan hukum di semua lini kehidupan. Sepanjang hukum dijadikan permainan, jangankan WNA yang sekadar turis, koruptor besar triyulnan pun tetap senyum-senyum di balik baju oranye mereka.
Kalau Bali mau tertib, apalagi di balik keinginan kita mendatangkan turis sebanyak-banyaknya – kita semua juga harus tertib, taat dan meningkatkan SDM masing-masing.
Menertibkan itu semua, tidak cukup dengan seruan saja. Tetapi tindakan nyata dengan mawas diri. Dan, tegakkan hukum dengan tegas, di semua lini kehidupan masyarakat. (*)
