Oleh Made Nariana
SAYA mencatat, ada empat masalah yang ingin dituntaskan Penjabat (Pj) Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya selama tahun 2024. Pertama kemiskinan ekstrem, kedua soal stunting, ketiga soal sampah dan keempat memperkuat visi-misi Gubernur sebelumnya Wayan Koster :”Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.
Menjabat sebagai Pj. selama setahun memang tidak begitu lama. Empat persoalan yang ingin dilaksanakan itu juga cukup berat. Pj. Gubernur ingin melakukan dengan kiat “ngrombo”, kerja bareng alias gotong royong dengan semua eksponen masyarakat Bali.
Soal kemiskinan esktrem sebetulnya sangat kecil. Bali termasuk masih kategori di bawah rata-rata nasional. Malah mungkin yang terbaik di Bali, masalah kemiskinan. Begitu juga soal stunting, boleh jadi Bali termasuk yang serius melakukan persoalan itu.
Saya tertarik dengan persoalan sampah. Sampah selesai di sumber, sebenarnya cukup baik. Kalau sampah dapat diselesaikan di rumah masing-masing, inilah yang disebut dengan dengan “ngrombo”. Gotong royong tangani sampah, dengan tuntas ditangani sendiri di sumber masing-masing.
Tetapi persoalan tidak akan selesai di sana. Pasalnya, banyak sampah merupakan produk public, yang harus ditangani pemerintah. Sampah dihasilkan masyarakat, tetapi di mana-mana masyarakat menolak jika wilayahnya dipergunakan sebagai tempat memusnahkan sampah.
Mulai tahun 2024, akan ada dana masuk dari distribusi turis asing yang masuk Bali. Kalau itu sudah jalan, maka triyunan rupiah dana akan masuk PAD Bali. Konon ini sebagian akan dipergunakan menyelesaikan soal sampah di Bali, selain untuk menumbuhkan, mengembangkan dan membina budaya, adat dan tradisi Bali.
Siapa pun kelak menjadi Gubernur Bali – ia dapat memetik buah dari apa yang dibuat pejabat sebelumnya. Yakni pemasukan dari Bandara Ngurah Rai terhadap turis asing yang ke Bali.
Konon turis pun tidak keberatan mengeluarkan dana untuk itu, sepanjang dipergunakan dengan terbuka (transparan) demi budaya dan kebersihan Bali. Orang asing seneng dengan kebersihan, budaya yang adiluhung dan kenyamanan serta keamanan pada daerah yang dikunjungi. Kita pun kalau dolan ke luar negeri, pasti ingin hal yang serupa.
Soal bagiamana memperkuat visi dan misi Gubernur sebelumnya, Penjabat Gubernur Bali sudah mendapat perintah Presiden lewat Mendagri.
Pj. Gubernur dilarang membuat kebijakan baru. Cukup teruskan apa yang sudah dirintis Wayan Koster sebelumnya. Ini tentu hal yang baik pula. Waktu satu tahun, tidak cukup untuk merubah dengan kebijakan lain.
Pj Gubernur yang jendral polisi pensiunan, pasti lebih jeli melihat persoalan Bali. Ia tidak akan terpengaruh dengan bisikan-bisikan lain. Juga tidak akan menghiraukan sejumlah tuntutan dari mereka yang koar-koar di jalanan atau dari panggung tertentu – karena tidak senang dengan pemerintah sebelumnya.
Selamat Pak Penjabat Gubernur, semoga apa yang menjadi program Pak Gub….. dapat terlaksana dengan semangat “ngrombo”. (*)
