Mantan Kordinator Kelompok Ahli (Pokli) Pembangunan Bali di jaman Wayan Koster menjadi Gubernur Bali – Prof Dr.Drh Made Damriyasa MS. mengatakan, ia membantah bahwa Pokli yang dipimpinya merupakan “preman akademisi” dengan hanya menghamnburkan uang rakyat.
“Pokli yang terdiri atas akademisi, praktiksi dan tokoh masyarakat, terlibat aktif Menyusun dan membuat program dan kebijakan selama Gubernur Bali Koster memimpin Bali,” kata Prof Damriyasa yang Rektor UNHI tersebut didampingi sejumlah mantan anggota Pokli di Denpasar Jumat, 22 September 2023.
Bantahan Prof Damri itu, karena sebelumnya ada seorang anggota masyarakat yakni Dr. Sujana Budhi, menuduh Pokli sebagai preman akademisi di sebuah situs media sosial belum lama ini.
Prof Damri, nama panggilan sehari-hari Prof Damriyasa menjelaskan, bersama beberapa rekan Pokli lain, ia hampir setiap malam sampai dini hari berdiskusi bersama Gubernur Koster. Berbagai hal dibicarakan, sehingga ada 44 tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru. Bahkan juga mensosialisasikan dengan terjun langsung ke masyarakat Bali. Tujuannya, agar masyarakat memahami secara utuh pembangunan pemerintah Provinsi Bali, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Prof. Damriyasa heran, jika ada sejumlah masyarakat Bali memasalahkan keberadaan Pokli Pembangunan Gubernur Bali. Untuk diketahui, keberadaan Pokli berdasarkan regulasi dan aturan yang ada.
“ Bahkan yang sangat fundamental, Pokli ikut berkontribusi dalam menyusun Haluan Pembangunan 100 Tahun Bali Era Bauru,” kata Prof Damri.
Haluan Pembangunan itu mendapat pujian dari Mendagri, bahkan akan ditiru daerah lain di Indonesia, sebab baru satu-satunya Wayan Koster yang membuat Haluan Pembangunan 100 Tahun suatu daerah.
Pokli Gubernur yang dibagi perbidang seperti bidang adat, agama, tradisi dan budaya Bali, bidang pendidikan, bidang hukum, bidang pariwisata, bidang politik, bidang TIK – dan lain lain, semua bekerja medampingi OPD dalam memperlancar tugas mereka menjalankan missi dan visi Gubernur Bali, “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.
Pariwisata Pasca Covid
Di tempat lain mantan anggota Pokli AA Rai Suryawijaya menjelaskan, ia merasa banyak ikut terlibat dalam sejumlah kebijakan Gubernur khususnya di bidang pariwisata Bersama rekan yang lain.
“Apalagi menyangkut kesemrawutan pariwisaa yang seakan autopilot, tanpa arah selama ini. Sebanyak 44 tonggak Bali Era Baru, sebagian besar berdampak langsung, maupun tidak langsung terhadap dunia pariwisata di Bali,” kata Gung Rai panggilan Ketua PHRI Badung itu.
Ia menjelakan, bilamana dicermati, sebagian besar kebijakan yang dihasilkan jaman Pak Koster — merupakan solusi nyata terhadap pariwisata berkualitas yang menjadi tujuan ke depan. Dengan kata lain Pokli telah secara nyata ikut membangun eksosistem pariwisata Bali yang berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat..
Gung Rai mengatakan, adanya Perda No 26 tahun 2023 soal konstribusi bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Bali sebanyak Rp150.000 sebagai turunan UU Provinsi Bali No 15 tahun 2023 merupakan hasil nyata dari Gubernur Koster selama kepemimpinannya di periode pertama.
Setelah konstribusi itu jalan, maka akan dapat menambah PAD Bali mencapai satu trilyun rupiah setiap tahun.
Hasil itu, juga merupakan diskusi bersama Pokli di berbagai bidang, termasuk bidang Pariwisata, adat, agama, budaya dan hukum.
Gung Rai bersama Dr. Gusti Kade Sutawa SE, MA . MBA yang juga merupakan praktisi Pariwisata Bali, menjalaskan — hampir saban hari berdiskusi dan rapat dengan Dinas Pariwisata, dalam rangka pemulihan pariwisata Bali dan memperkuat pereknomian Bali.
“Kalau dengan cara itu kita bekerja ikut membantu Gubernur dianggap preman, tentu salah besar. Mereka hanya mencari panggung menjelang Pemilu, karena saya tahu ybs sangat lewat media social menjadi Caleg,” pungkas Gung Rai. (*)
